Pemkab Mamuju

Pendaftaran di Tolak, Bakal Calon Ketua KONI Sulbar Layangkan Somasi

Pendaftaran di Tolak, Bakal Calon Ketua KONI Sulbar Layangkan Somasi
Hasrat Lukman dan kuasa hukumnya Rahmat Idrus saat memperlihatkan surat somasi(Foto: Muh Rizaldy)

KabarMamuju.com -- Tim penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Ketua Koni Provinsi Sulawesi Barat untuk masa bakti-2021-2025 dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) KONI. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan. 

Hasrat Lukman yang ingin maju sebagai Bakal Calon Ketua Koni Sulbar,  mengatakan sebagai bagian dari masyarakat olahraga yang ingin berpartisipasi dalam memajukan Sulbar di bidang olahraga menjadi alasan dirinya berkeinginan maju sebagai calon Ketua Koni Sulbar. 

"Pada saat melakukan tahapan-tahapan yang ada semua aturan-aturan, bahwa hasil rapat malam itu yang dilaksanakan tanggal 18 di Majene itu kita bersepakat melakukan tahapan-tahapan dengan proses-proses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,"jelas Hasrat Lukman,saat melakukan konferensi Pers, Senin(21/6).

Sementara itu Kuasa Hukum Hasrat Lukman, Rahmat Idrus selaku mengungkapkan melalui musyawarah yang dilaksanakan di Kabupaten Majene beberapa waktu yang lalu telah disepakati secara bersama  empat poin, diantaranya menyetujui pelaksanaan musyawarah provinsi luar biasa, kemudian dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 dan menyetujui karateker kepengurusan koni provinsi Sulawesi Barat ini yang sekaligus juga akan membentuk tim penjaringan dan penyaringan bakal calon. Itu telah dibentuk dan disitu sudah disetujui tata cara penjaringan penyaringan beserta persyaratan bakal calon dan Ketua Umum.

"Namun, setelah tim penjaringan dan penyaringan ini membuka pendaftaran yang ditentukan berakhir pada tanggal 20 Juni,mereka tidak menerima berkas pendaftaran dari klien kami Hasrat Lukman,dengan alasan telah terlambat mengembalikan berkas pendaftaran maupun pengambilan formulir,"ungkap Rahmat Idrus.

"Sedangkan kata Rahmat dari hasil musyawarah rapat di Majene tidak ada tahapan terkait pengambilan formulir yang ada tahapan pendaftaran,"lanjut Rahmat.

Sehingga menurutnya, hal tersebut telah melanggar kesepakatan yang diambil pada saat melakukan rapat di Kabupaten Majene.

"Disitu yang dilanggar menurut kami terkait dengan asas yang terdapat didalam undang-undang nomor 2 tahun 2005 tentang keolahragaan, tentang keterbukaan prinsip demokrasi, justru terkesan tertutup, tidak terbuka,"tegasnya.

Rahmat menambahkan pihak panitia tidak pernah menyampaikan pengumuman ke publik, baik itu melalui media massa atau media sosial lainnya. 

"Tiba-tiba waktu kami kesana melakukan pendaftaran pada tanggal 20 itu sudah tutup pendaftaran,"tuturnya.

Rahmat Idrus selaku tim hukum akan membawa kasus ini ke Argitrase Olahraga Republik Indonesia dan meminta tahapan pemilihan ketua KONI Provinsi Sulawesi Barat untuk di tunda hingga masalah ini selesai.

"Segala persyaratan yang ditentukan oleh panitia itu telah dipenuhi oleh klien kami Hasrat Lukman. Dan kami selaku tim hukum yang diberikan kuasa akan membawa sengketa ini ke Badan Argitrase Olahraga Republik Indonesia yang ada di Jakarta,"tutup Rahmat Idrus.

Penulis : Muh Rizaldy

Editor : Redaksi

Cek Fakta
CEK FAKTA LAINNYA